Press Release 22 September 2016

JAKARTA - Asosiasi  Penyelenggara  Jasa  Internet  Indonesia  (APJII)  berkomitmen  mendukung  langkah
pemerintah untuk mengejar kewajiban pajak dari PT Google Indonesia.
Henri Kasyfi, Sekretaris Jenderal APJII, mengatakan kewajiban pajak dari perusahaan yang besar dari
layanan  mesin  pencari  Google  ini,  bukan  karena  statusnya  sebagai  perusahaan  asing,  tapi  demi
menciptakan kesetaraan dan keadilan merata terhadap seluruh pelaku industri teknologi informasi.

"Ini adalah persoalan untuk menciptakan level playing field sama dan fair bagi seluruh pemain konten,"
kata Henri dalam keterangan persnya, Selasa (20/9).

Seperti  diketahui,  masalah  pajak  Google  Indonesia  ini  menyeruak  ke  publik, ketika  perusahaan
teknologi asal Amerika Serikat tersebut menolak diperiksa oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian
Keuangan. Google Indonesia yang berkantor di Sentral Senayan II, Jakarta Pusat, ini berdalih belum berbentuk  
badan  usaha  tetap  (BUT),  hanya  beroperasi  sebagai  kantor  perwakilan,  sehingga  Google enggan
dipotong pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan (PPh) terhadap transaksinya di Indonesia.

Padahal catatan Ditjen Pajak,  Google Indonesia terdaftar sebagai badan hukum dalam negeri di KPP
Tanah  Abang  III,  dengan  status  sebagai  PMA  sejak  15  September  2011  dan merupakan  "dependent agent" dari Google Asia Pacific Pte Ltd di Singapura.

Henry menambahkan, jika Google dibiarkan tidak membayar pajak, akan terjadi ketidakadilan dalam
dunia  usaha.  Sebab  perusahaan  nasional  yang  bergerak  di jasa  tekologi  informasi  telah  dikenai
kewajiban  pajak.  Jika  ketidakadilan  ini  dibiarkan  berlarut - larut,  maka  berpotensi  merusak  tatanan
industri teknologi informasi nasional.

Selain soal perpajakan, APJII juga mengimbau agar keadilan dan kesetaraan di kalangan pelaku industri
juga berlaku di sektor lainnya.  Contohnya, pemerintah harus menjamin  kesehatan industri di bidang
akses ke infrastruktur dengan ketersedian dan harga yang sama.

"Misalnya,  jika  level  of  playing  field  dibuat  fair  dan  sama  bagi  semua  operator  akses,  maka seluruh penyelenggara  ISP  punya  akses  yang  digelar  oleh  network  provider  dengan  ongkos  yang  fair," tambahnya.

Sebelum  kasus  ini  muncul  ke  permukaan,  APJII  sebenarnya pernah  mengingatkan  pemerintah  soal
pajak  perusahaan  over  the  top  (OTT)  seperti  Google. 

Ketua  Umum  APJII  Jamalul  Izza  menyatakan potensi pajak dari iklan digital yang lepas di dalam negeri bisa mencapai Rp 15 triliun. Potensi pajak tersebut dihitung dengan menghitung pendapatan OTT global, seperti Facebook, Google, Twitter, dan lain - lain.
Padahal, jika potensi pajak yang hilang ini bisa dikumpulkan, pemerintah akan memiliki dana jumbo untuk membangun infrastruktur telekomunikasi di penjuru negeri.

Jamal mencontohkan pendapatan kuartalan Facebook mencapai US$ 2 per user atau menjadi US$ 8 per user per tahun. Jika pengguna Facebok di Indonesia mencapai 100 juta, maka pendapatan Facebook di Tanah Air bisa mencapai US$ 800 juta atau sekitar Rp 10 triliun per tahun. Jika digabungkan dengan OTT lain yang beroperasi di Indonesia, APJII memperkirakan jumlahnya bisa mencapai Rp 100 triliun. Dengan memungut PPN dan PPh, maka potensi pajak yang bisa ditarik negara mencapai Rp 15 triliun.

Dengan  potensi  pajak  besar  itulah,  APJII  mengimbau  agar  seluruh  pemangku  kepentingan  menaruh perhatian  besar  terhadap  persoalan  ini.  Pajak  Google  tidak  hanya  menjadi  tanggung  jawab  Ditjen Pajak, tapi juga pemerintah secara keseluruhan termasuk Kementerian Komunikasi dan Informatika.
_________________________________________________________________________________
APJII adalah Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, sebuah organisasi nirlaba yang
telah terdiri sejak 15 mei 1996. Untuk  Informasi lebih lanjut tentang rilis media ini, dapat menghubungi
sekretariat@apjii.or.id atau follow twitter/Instagram Apjii : @Apjii