APJII Siap Dukung Program Pemerataan Layanan Telekomunikasi

18 August 2022

APJII Siap Dukung Program Pemerataan Layanan Telekomunikasi

JAKARTA, investor.id - Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Muhammad Arif mengimbau dan mendorong kepada seluruh perusahaan penyelenggara telekomunikasi di Indonesia (RI) untuk terus membantu pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo dalam pemerataan akses telekomunikasi.

Mereka diharapkan berkontribusi dalam memberikan layanan telekomunikasi kepada masyarakat seluas-luasnya di wilayah Tanah Air. Karena, saat ini, layanan telekomunikasi merupakan salah satu kebutuhan yang sangat vital bagi masyarakat.

Walaupun sudah 77 tahun merdeka, masih ada desa di Indonesia yang belum “merdeka” dalam layanan Telekomunikasi. Mengacu data Kemenkominfo akhir 2019, sempat ada 12.548 desa belum bisa mengakses layanan telekomunikasi, terutama 4G. Dari jumlah tersebut, sebanyak 9.113 desa berada di daerah terdepan, tertinggal dan terluar (3T).

Hingga akhir 2022, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kemenkominfo memperkirakan baru bisa membangun 6.000 BTS 4G. Rinciannya, Bakti telah membangun 4.026 BTS pada 2020-2021, dan hingga akhir 2022, Bakti akan membangun 1.974 tower BTS 4G lagi.

"Di dalam konstitusi, negara juga menjamin hak setiap warga negara untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi. Karena itu, APJII siap mendukung program pemerataan layanan telekomunikasi bagi seluruh masyarakat Indonesia,” ujar Arif, dalam pernyataannya, Kamis (18/8/2022).

Jika dibutuhkan, lanjut dia, APJII pun siap memberikan kontribusi terbaiknya bagi negara maupun masyarakat Indonesia dalam membantu upaya terjadinya pemerataan layanan telekomunikasi yang berkeadilan. Hal tersebut akan dilakukan tanpa kecuali, termasuk di daerah 3T.


Ruang Siber


Arif melanjutkan, asosiasi yang dipimpinnya juga siap berkontribusi dalam tata kelola ruang siber. APJII mendukung upaya pemerintah untuk menata dan menjaga ruang siber atau digital di Indonesia. Tujuannya untuk melindungi seluruh kepentingan negara dan masyarakat Indonesia.


Dia berasalasan bahwa kedaulatan siber yang hakiki dapat memberikan manfaat bagi negara dan masyarakat Indonesia. Meski Indonesia sudah merdeka 77 tahun, hingga saat ini, kedaulatan ruang digital atau siber di Indonesia masih terbilang rendah.

Hal tersebut dapat dilihat dari masih minimnya aplikasi-aplikasi lokal mumpuni dan digunakan secara luas yang dikembangkan oleh pemuda dan pemudi Indonesia. Masyarakat masih lebih banyak mengandalkan layanan aplikasi atau layanan konten melalui jaringan internet (over-the-top/OTT) global.

Arif pun berpendapat bahwa mempertahankan kedaulatan siber sama saja dengan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Inndonesia (NKRI). Sebagai salah satu komponen anak bangsa, APJII pun siap membantu dan mendukung pemerintah untuk mewujudkan kedaulatan siber.

“Sebab, kedaulatan siber merupakan wujud hadirnya negara dalam memberikan perlindungan kepada seluruh komponen bangsa Indonesia," ungkapnya.

Dengan adanya pemerataan layanan telekomunikasi bagi seluruh masyarakat Indonesia dan terwujudnya kedaulatan siber, Arif berharap, pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat terus meningkat. Hal ini sama seperti spirit HUT Indonesia ke-77 tahun ini, yakni Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat.



Artikel ini telah tayang di Investor.id dengan judul "APJII Siap Bantu Pemerataan Layanan Telekomunikasi dan Menjaga Ruang Siber RI". Klik selengkapnya disini.


Berita terkait :