APJII Gelar Diskusi Publik Terkait Insiden Keamanan Siber Pusat Data Nasional Bangun Sinergitas Bersama Atasi Ancaman Serangan Siber

15 July 2024

APJII Gelar Diskusi Publik Terkait Insiden Keamanan Siber Pusat Data Nasional Bangun Sinergitas Bersama Atasi Ancaman Serangan Siber

Bloomberg Technoz, Jakarta - Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) merekomendasikan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Khusus untuk membantu mengatasi pengamanan siber usai insiden peretasan Pusat Data Nasional (PDNS 2 Surabaya).

“Kita harus berkolaborasi dan membentuk sebuah satu, mungkin saya bilang tim kali ya yang memang yang diharapkan dapat memberi masukan yang baik untuk perkembangan dunia ekosistem digital kedepannya” kata Ketua APJII, Muhammad Arif di Diskusi Publik Insiden Keamanan Siber Pusat Data Nasional, Selasa (9/7/2024).

Satgas tersebut tidak hanya beranggotakan APJII sendiri, melainkan kumpulan dari stakeholder lainnya, seperti pemerintah via Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), serta praktisi keamanan data dan pakar lainnya.

“Ini bukan APJII sendiri, kita open sebenernya, kita pengen bisa nge-lead hal ini dan tentunya isinya bukan hanya anggota APJII tapi stakeholder-stakeholder yang ada di Indonesia, baik itu dari pemerintah, kominfo itu sendiri, ataupun para praktisi, para pakar, dan institusi lainnya” pungkasnya.

Terkait pembentukan satgas tersebut, Kominfo menanggapi positif inisiatif tersebut. Kominfo juga menyarankan untuk turut melibatkan penyelenggara telekomunikasi lainnya, yaitu Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI).

“Kalau teman-teman APJII berkenan untuk membentuk Pokja atau apapun namanya, dengan senang hati ya, mudah2an ATSI juga dilibatkan, silahkan.” kata Plt Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Aptika) Kominfo, Ismail.

Selain berinisiatif untuk membentuk sebuah tim untuk membantu pemerintah dalam pengamanan siber di Indonesia, APJII juga menyampaikan masukan kepada pemerintah untuk kembali melakukan evaluasi bersama untuk meningkatkan protokol keamanan pusat data tersebut.

Berikut rekomendasi untuk peningkatan keamanan data kepada Pemerintah:

  1. Melakukan evaluasi menyeluruh dan peningkatan signifikan dalam protokol keamanan, dengan langkah taktis pemulihan menyeluruh atas layanan PDNS 2, termasuk evaluasi tata kelola PDNS, dan audit keamanan.

  2. Melakukan perubahan tata kelola ekosistem PDN dan peningkatan kapabilitas cybersecurity pada administrator menunjukkan kebutuhan untuk membangun arsitektur keamanan siber yang kuat. Langkah taktis berupa melengkapi endpoint security solution, network security solution.

  3. APJII siap berkontribusi maksimal dalam menjaga keamanan data nasional bersama-sama, tidak hanya dari sektor pemerintah tetapi juga dari komunitas internet. Langkah konkrit berupa pelatihan sesi APEL, optimalisasi Cyber Security Operations Center (CSoC).